Anda dapat membaca Headline Berita Utama Surat Kabar Terbitan Indonesia Senin 16 Oktober 2017 dengan mengklik "Koran Baru" diatas. Semoga sajian kami ini dapat menambah informasi terbaru anda. Pasang Iklan Koran lewat kami, anda akan mendapatkan Invoice, Kwitansi, e-Faktur Pajak dan SKB Potong PPh Pasal 23 Resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Informasi Sistem Perpajakan yang Berlaku di Indonesia!

Apa Yang Dimaksud Dengan Pajak Final Satu Persen?

Apa yang dimaksud dengan Pajak Final 1%?

Jawab: yang dimaksud dengan Pajak Final 1% adalah Pajak yang dikenakan untuk pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang peredaran Bruto (Omzet) dalam setahun tidak melebihi dari Rp. 4,8 Milyar setahun sesuai dengan Perarturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Pengertian peredaran bruto (omzet) adalah Penjualan yang BELUM atau TIDAK dikurangi Harga Pokok Penjualan dan biaya-biaya operasional usaha. Sehingga terhadap Harga Pokok Penjualan (HPP) atau Pembelian Barang dan Biaya Operasional usaha diabaikan dalam perhitungan atau kasarnya dianggap TIDAK ADA.

Siapa saja yang boleh menggunakan Pajak Final 1%?

Jawab: Semua Wajib Pajak UMKM yang memiliki peredaran Brutonya (omzet) TIDAK LEBIH dari Rp. 4,8 Milyar setahun. Pengusaha UMKM sebenarnya boleh memilih dalam perpajakannya, mau memilih menggunakan cara umum sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dengan sistem pembukuan yang rumit dan rinci atau memilih cara membayar pajak Final 1% hanya dengan mencatat semua penjualannya (omzet) dari sanalah dasar perhitungan pajak 1% sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Tetapi, apabila dikemudian hari ketahuan omzetnya sudah melampaui dari Rp. 4,8 Milyar setahun maka pengusaha tersebut TIDAK BOLEH lagi menggunakan membayar pajaknya dengan 1% dari harus kembali menggunakan cara umum sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Yang jadi masalah, apabila ketahuannya saat tahun berjalan omzetnya sudah melampaui Rp. 4,5 Milyar sehingga pajak 1% yang sudah disetorkan dan dilaporkan dianggap sebagai kredit pajak dan Pelaporan SPT Tahunannya TIDAK BOLEH lagi menggunakan Pajak yang sifatnya Final lagi.

Dimana Wajib Pajak bisa mendaftar untuk menggunakan Pajak Final 1%?

Jawab: di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftarnya perusahaan atau Pajib Pajak. Dengan mendatangi Account Representative (AR) menjelaskan maksud dan tujuannya datang menghadap.

Kapan Wajib Pajak dapat mengajukan menggunakan Pajak Final 1%?

Jawab: Setiap saat bisa mendaftar dan tidak harus menunggu tahun pajaknya berakhir atau awal tahun baru. Apabila sudah disetujui menggunakan Pajak Final 1% maka risikonya pajak pada masa bulan sebelumnya harus dibayar sebesar 1% dari omzet (penjualan) dan tidak dikenakan denda. Biasanya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum memberikan persetujuan melihat dulu SPT Tahunan tahun sebelumnya. Apakah benar sudah pernah melakukan transaksi penjualan dan pembelian? Apabila sampai belum adanya transaksi usaha, maka pesetujuan menggunakan Pajak Final 1% belum bisa dikabulkan atau disetujui. Karena setiap bulan masa pajak harus ada penyetoran dan pelaporan Pajak Final 1% dan tidak boleh NIHIL atau Kosong setiap bulannya. Bisa ruwet urusannya nanti, karena akan ditanyakan atau dikirimi surat cinta.

Mengapa Pemerintah Mengeluarkan Peraturan Pajak Final 1%?

Jawab: Tujuan utama pemerintah mengeluarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dari UMKM dan supaya wajib pajak UMKM tidak bingung dengan masalah pembukuan dan pencatatan tetek bengek. Pemerintah berharap dengan Pajak Final 1% supaya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan lebih banyak sehingga penerimaan negara dari sektor pajak bisa ditingkatkan.

Bagaimana cara Wajib Pajak dapat menggunakan Pajak Final 1%?

Jawab:

  1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar;
  2. Temui Account Representative (AR) anda sesuai wilayah masing-masing;
  3. Bawa asli dan fotokopi SPT Tahunan tahun lalu lengkap dengan laporan keuangannya;
  4. Apabila AR sudah memeriksa SPT Tahunan tahun lalu anda, AR akan memberi saran solusinya;
  5. Saran Solusi dari AR untuk sementara dibawa pulang dulu untuk dipelajari dan dipertimbangkan dengan seksama sebelum memutuskan untuk mengajukan surat permohonan menggunakan Pajak Final 1%;
  6. Apabila sudah ada keputusan bulat, datanglah kembali ke KPP menemui AR untuk prosesnya dengan membawa meterai senilai Rp. 6.000,- 2 (dua) lembar untuk membuat surat pernyataan dan lain-lain;
  7. Biasanya, apabila disetujui permohonannya maka pajak masa bulan sebelumnya SUDAH disuruh bayar sebesar 1% TANPA denda. Misalnya, anda mendaftar dan disetujui bulan September 2017 menggunakan Pajak Final 1% maka Pajak 1% untuk masa bulan Januari sampai dengan Agustus 2017 dari seluruh penjualan (omzet) disuruh bayar lebih dulu dan untuk selanjutnya masa pajak bulan September 2017 harus dibayar maksimal tanggal 15 Oktober 2017 demikian seterusnya. Artinya, setiap bulan masa pajak berakhir pembayarannya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya.
  8. Untuk SPT Tahunan berikutnya SUDAH tidak mengenal peredaran usaha dan penghasilan bersih serta biaya-biaya operasional usaha lagi, tetapi tetap masih melaporkan dan melampirkan laporan keuangan saat pelaporan SPT Tahunan. Karena semua omzet penjualan sudah masuk ke Pos Pajak Final.
  9. Supaya lebih cepat mendapatkan SKB setiap tahunnya, masukkan Laporan SPT Tahunan di awal bulan Januari dan pajak finalnya diisi dengan yang sudah dibayarkan saja selama 12 bulan dan apabila dikemudian hari ingin melakukan koreksi perbaikan masih ada waktu cukup lama walaupun sudah melampaui batas waktu pelaporan tanggal 31 Maret untuk wajib pajak perorangan dan 30 April untuk pajak Badan (Perusahaan) dan tidak akan terkena sanksi administrasi berupa denda karena melakukan perbaikan Laporan SPT Tahunan BUKAN BELUM memasukkan Laporan SPT Tahunan.

Apa keuntungan menggunakan Pajak Final 1%?

Jawab:

  1. Keuntungan wajib pajak menggunakan Pajak Final 1% adalah tidak diperiksa lagi pembukuannya dikemudian hari dan apabila sampai diperiksa yang diperiksa hanya omzet penjualannya saja, apa sudah sesuai dengan yang dibayarkan pajaknya 1%? Biasanya, Petugas atau Pejabat Pajak bisa melihat dari Laporan SPT Tahunan kebenarannya untuk mencocokkan. Oleh karena itu harus hati-hati dalam mengisi Laporan SPT Tahunan;
  2. Wajib Pajak mendapatkan fasilitas Surat Keterangan Bebas Potong (SKB) atas PPh Pasal 23 oleh pihak ketiga atau lawan transaksi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berlaku sampai 31 Desember setiap tahunnya. Syarat mendapatkan SKB diatas, sudah harus melaporkan SPT Tahunan dan menyerahkan fotokopinya ke KPP. Biasanya, membutuhkan waktu 3 sampai 5 hari kerja untuk bisa menerima SKB. Selanjutnya, SKB yang sudah diterima difotokopi rangkap 3 dan diisi dengan nama wajib pajak lawan transaksi, NPWP, Nilai Transaksi dan Jenis Transaksi dan melampirkan fotokopi bukti pembayaran 1% dari total nilai transaksi dan surat pengantar proses legalisasi (legalisir) oleh KPP. Biasanya, proses legalisasi menginap 1 (satu) hari kerja, keesokan harinya baru bisa diambil untuk diberikan ke konsumen atau pelanggan lawan transaksi supaya tidak dipotong PPh Pasal 23 yang besarnya antara 2% sampai 15% atas pelunasan atau tagihan.

Apa Kerugian menggunakan Pajak Final 1%?

Jawab:

  1. Kerugian pertama, pemerintah masih setengah hati melindungi UMKM. Untuk mendapatkan SKB saja persyaratannya harus sudah melaporkan SPT Tahunan dulu;
  2. Sebelum memiliki SKB dan legalisasinya, pihak ketiga atau lawan transaksi masih bisa melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pelunasan atau tagihan. Walaupun bukti potong PPh Pasal 23 diberikan oleh lawan transaksi, tetapi baru bisa diperhitungkan satu tahun kemudian saat pelaporan SPT Tahunan sebagai Kredit Pajak dan menurut peraturan akan menjadi Kelebihan Pajak yang seharusnya dikembalikan ke Wajib Pajak. Apabila jumlah kelebihan pajak yang harus dikembalikan masih kecil, prosesnya cepat bisa dilaksanakan. Tetapi kalau jumlahnya besar, siap-siap untuk diperiksa. Dalam hal inilah, petugas atau pejabat pajak sering tidak konsisten dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Biasanya kalau sudah begini, petugas atau pejabat pajak mulai berulah macam-macam. Maklum, ingin mendapat prestasi dengan dalih menyelamatkan uang negara. Padahal kelebihan itu sudah menjadi hak wajib pajak dan harus dikembalikan utuh TANPA alasan. Karena pajak atas pemotongan PPh Pasal 23 oleh lawan transaksi sudah lebih dulu dibayarkan dari omzet penjualan sebesar 1%. Jadi wajib pajak bisa terkena pajak ganda dengan pemerintah menggunakan tangan wajib pajak lawan transaksi. Ingat, pajak final 1% persen TIDAK BOLEH dikompensasikan dengan PPh Pasal 23 yang dipotong oleh lawan transaksi karena berdiri sendiri dan ada aturannya sebagai kredit pajak. Maksudnya, pembayaran pajak 1% tetap dihitung dan dibayarkan utuh seperti biasa walaupun lawan transaksi pihak ketiga melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas pelunasan atau tagihan. Bukti potong yang didapat bisa digunakan sebagai Kredit Pajak untuk pengurang atas pajak terutang dan apabila tidak memiliki pajak terutang akan dikembalikan utuh atas pajak yang lebih dulu dipotong atas PPh pasal 23.
  3. Menghabiskan banyak kertas, tenaga dan biaya untuk mondar mandir ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk proses legalisasi SKB. Kalau kantor KPP nya dekat mungkin tidak menjadi masalah, tetapi kalau kantor KPP nya jauh berapa biaya dan tenaga yang harus dikeluarkan? Prosesnya, hari pertama memasukan legalisasi SKB dan hari kedua mengambil fotokopi SKB yang sudah ada legalisasinya demikian seterusnya.
  4. Proses Legalisasi SKB menghambat proses transaksi usaha dan pelunasan atau pembayaran. Kalau belum ada legalisasi SKB proses pelunasan atau pembayaran tertunda. Apalagi, waktu memasukan dan mengambil tagihan sudah ditentukan waktunya oleh lawan transaksi atau konsumen atau pelanggan. Misalnya, memasukan tagihan lengkap beserta SKB yang sudah dilegalisasi ditetapkan setiap hari senin setiap minggunya dan mengambil tagihan setiap hari kamis setiap minggunya. Sedangkan mulai mengajukan proses legalisasi SKB mulai hari Senin berarti keluarnya baru hari Selasa sedangkan waktu memasukkan tagihan lengkap pada hari Senin. Berarti hari Senin minggu depannya baru bisa memasukkan tagihan dan pada hari Kamis minggu depannya baru bisa mengambil tagihannya. Artinya, sudah berapa lama tagihannya harus mengendap? Inilah salah satu kerugian menggunakan Pajak Final 1% yang masih setengah hati membantu UMKM dari pemerintah.

 

Ditulis oleh: I Ketut Suryawan – Pengusaha dan Wajib Pajak

 

Pengunjung Site ini:

Data Pengunjung Site ini:
0001818
Hari ini - TodayHari ini - Today8
Kemarin - YesterdayKemarin - Yesterday32
Minggu ini - This WeekMinggu ini - This Week105
Bulan ini - This MonthBulan ini - This Month960
Semua hari - All DaysSemua hari - All Days1818
Pengunjung tertinggi 10-08-2017 : 108
IP Address anda:54.162.154.91
Pengunjung Tamu 5
Sekarang Online
-
Data Diatas Dijamin Akurasinya!

Koran Senin 16-10-2017

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54

Koran Senin 16-10-2017

  • analisa-7.jpg
  • bali-post-7.jpg
  • bali-post-international-7.jpg
  • bangka-pos-7.jpg
  • banjarmasin-post-7.jpg
  • batam-pos-7.jpg
  • bisnis-indonesia-7.jpg
  • haluan-7.jpg
  • harian-jogja-7.jpg
  • investor-daily-7.jpg
  • jawa-pos-7.jpg
  • joglo-semar-7.jpg
  • kedaulatan-rakyat-7.jpg
  • kompas-7.jpg
  • kontan-7.jpg
  • koran-jakarta-7.jpg
  • koran-sindo-7.jpg
  • koran-tempo-7.jpg
  • lampu-hijau-7.jpg
  • media-indonesia-7.jpg
  • pikiran-rakyat-7.jpg
  • pos-belitung-7.jpg
  • pos-kupang-7.jpg
  • pos-metro-7.jpg
  • rakyat-merdeka-7.jpg
  • republika-7.jpg
  • serambi-indonesia-7.jpg
  • solopos-7.jpg
  • sriwijaya-post-7.jpg
  • suara-merdeka-7.jpg
  • suara-ntb-7.jpg
  • suara-pembaruan-7.jpg
  • sumatera-ekspres-7.jpg
  • sumut-pos-7.jpg
  • surabaya-pagi-7.jpg
  • surya-7.jpg
  • tanjungpinang-pos-7.jpg
  • top-skor-7.jpg
  • tribun-bali-7.jpg
  • tribun-batam-7.jpg
  • tribun-jabar-7.jpg
  • tribun-jambi-7.jpg
  • tribun-jateng-7.jpg
  • tribun-jogja-7.jpg
  • tribun-lampung-7.jpg
  • tribun-manado-7.jpg
  • tribun-medan-7.jpg
  • tribun-pekanbaru-7.jpg
  • tribun-pontianak-7.jpg
  • tribun-sumsel-7.jpg
  • tribun-timur-7.jpg
  • warta-kota-7.jpg
  • waspada-7.jpg
  • wawasan-7.jpg
Legetøj og BørnetøjTurtle